Pemerintah Diminta Buka Call Center Khusus Aduan Pinjol Ilegal

  • Whatsapp

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam rangka memberentas pinjaman online atau pinjol ilegal, pemerintah meminta masyarakat yang menjadi nasabah praktik itu untuk tidak lagi membayar cicilan pokok beserta bunganya.

Read More

Pasalnya, praktik pinjol ilegal yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK), keberadaannya tidak sah di mata hukum, sehingga masyarakat yang menjadi nasabah tidak perlu mengembalikan dana yang dipinjamnya.

Merespons hal tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta kepada pemerintah untuk membentuk sebuah pusat pengaduan atau call center khusus pinjol ilegal.

 

Pasalnya, praktik penagihan merugikan masyarakat yang dilakukan pinjol ilegal berpotensi meningkat secara signifikan dengan adanya imbauan tidak membayar pinjaman.

“Pemerintah perlu membuka seluas-luasnya pengaduan masyarakat, terkait pinjol ilegal. Kalau misal ada ancaman lapor polisi,” ujar Anggota Tim Pengaduan YLKI Rio Priyambodo, kepada Kompas.com, Rabu (20/10/2021).

“Bagaimana ini dibuat suatu hotline khusus, pengaduan yang memang bisa ditangani secara cepat,” tambahnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk melengkapi layanan tersebut, Rio menilai, pemerintah perlu membuat satuan khusus pemberantasan pinjol ilegal, yang terdiri dari berbagai pihak terkait.

“Bisa kepolisian, ada kejaksaan, ada PPATK, ada OJK dan lembaga lain terkait,” kata Rio.

Menurutnya, upaya pemblokiran secara masif yang dilakukan pemerintah tidak akan mampu memberantas pinjol ilegal secara tuntas.

Sebab, pinjol ilegal dapat terus bermunculan, selama induk perusahaan sebagai pendana masih beroperasi.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD, meminta masyarakat yang menjadi debitur pinjaman online atau pinjol ilegal tak perlu lagi membayar cicilan pokok beserta bunganya.

 

Kepada masyarakat yang masih menunggak utang ke pinjol ilegal, ia meminta nasabah lebih baik melaporkan ke polisi apabila merasa ditagih.

“Oleh karena itu, imbauan atau statement oleh pemerintah yang dihadiri OJK dan BI, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini,” kata Mahfuf MD.

“Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban pinjol ilegal, jangan membayar. Kalau ada yang tidak membayar, lalu mereka tidak terima, laporkan ke Kantor Polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan,” kata dia lagi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

#Pemerintah #Diminta #Buka #Call #Center #Khusus #Aduan #Pinjol #Ilegal

Klik disini untuk lihat artikel asli

Related posts