“Para Pejabat Harus Kasih Contoh Naik Kendaraan Umum, Jangan Cuma Menyuruh…”

JAKARTA, KOMPAS.com – Warga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan contoh yang baik sebelum menerapkan pembatasan kendaraan dengan skema pelat nomor ganjil genap selama 24 jam.

Adapun wacana penerapan ganjil genap selama 24 jam diusulkan untuk mengatasi polusi.

Harapannya, warga pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi umum, sehingga emisi yang dihasilkan kendaraan pribadi menurun.

Masalahnya, warga menilai, para pejabat sendiri tidak menggunakan transportasi umum.

“Pemangku keputusannya (pejabat) juga kasih contoh naik kendaraan umum, enggak cuma nyuruh. Kan kemarin ada tuh yang suruh buat pakai kendaraan umum. Saya enggak yakin, dia ke kantor pakai kendaraan umum,” kata Dicky (32), warga yang setiap hari bekerja di Jakarta Selatan, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/8/2023).

Menurut Dicky, kondisi transportasi umum saat ini belum memadai. Jumlah transportasi umum belum cukup banyak untuk mengangkut masyarakat.

Akibatnya, masyarakat pengguna transportasi umum berdesak-desakan sehingga merasa tidak nyaman.

“Memangnya kalau orang kerja enggak bawa kendaraan pribadi, mau naik apa? Kereta sama kendaraan umum penuh. (Seharusnya) Siapkan kendaraan umumnya yang banyak, jadi nyaman,” tutur Dicky.

Dicky juga berasumsi, tidak sedikit orang yang bekerja di Ibu Kota justru memiliki kendaraan lebih dari satu.

Karena itu, dia menilai ganjil genap tak akan efektif menurunkan jumlah kendaraan di Ibu Kota.

“Orang yang pada kerja di Jakarta punya mobil lebih dari satu deh kayaknya, saya sih enggak lihat itu (wacana ganjil genap 24 jam) sebagai solusi ya,” ujar Dicky.

Sementara itu, warga Bekasi yang setiap hari bekerja di Jakarta Barat, Panji Lambang Suharto (27), mengingatkan, ganjil genap 24 jam justru memicu masyarakat membeli kendaraan baru.

“Secara enggak langsung, ternyata kalau hal itu diterapkan, bisa memicu orang lain buat membeli kendaraan baru juga. Karena, mau enggak mau, dia harus punya dua kendaraan untuk bisa beraktivitas atau bepergian,” kata Panji.

Sama dengan Dicky, Panji juga menilai, kondisi transportasi umum belum cukup memadai, salah satunya soal jarak kedatangan bus transjakarta yang cukup lama.

Akibatnya, waktu tempuh menggunakan kendaraan umum lebih lama dibandingkan kendaraan pribadi.

Oleh karena itu, Panji mengaku tidak setuju dengan wacana ganjil genap 24 jam.

“Mungkin solusinya bisa menerapkan WFO (work from office) 50 persen dan WFH (work from home) 50 persen. Enggak cuma ASN saja, perusahaan swasta juga bisa diterapkan hal itu,” ungkap Panji.

Diketahui, beberapa waktu belakangan ini, DKI Jakarta masuk dalam urutan teratas kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Pemerintah kemudian melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah polusi, termasuk mengkaji ganjil genap selama 24 jam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.