Banyak Dikritik, Penyemprotan Jalan Untuk Atasi Polusi Udara Kemungkinan Tak Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto menyatakan, penyemprotan jalan untuk mengatasi polusi udara kemungkinan tidak lagi dilakukan.

Hal itu tak lepas dari evaluasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan dilakukan terkait penyemprotan tersebut.

“Kemungkinan enggak (dilanjutkan). Seperti disampaikan pak Gubernur kemarin bahwa water cannon itu mungkin di sebagian negara itu tidak baik karena memang kondisi cuaca dan iklimnya berbeda. Tetapi di sebagian negara lain itu dilakukan dan itu menunjukkan dampak yang cukup baik,” kata Asep kepada wartawan di Hotel Ayana, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023).

“Jadi, kami tetap akan evaluasi terhadap upaya penyemprotan menggunakan water cannon tersebut,” tutur dia.

Selain itu, kata Asep, penyemprotan air ke jalan dikhawatirkan malah menyebarkan partikel debu jalanan.

Hal itu yang menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mencari jalan keluar menekan polusi udara.

“Itu (penyemprotan air ke jalan) yang bisa jadi bahan evaluasi kami. Apakah water cannon itu dilanjutkan atau tidak,” jelas dia.

Penyemprotan air ke jalan menggunakan mobil pemadam kebakaran dianggap tidak efektif mengatasi polusi udara di Ibu Kota.

Menanggapi pandangan itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga sudah memberi sinyal bahwa penyemprotan air di jalan akan dihentikan apabila hasil evaluasi nanti terbukti tidak efektif.

“Kalau memang tidak boleh saya berhentikan. Gampang,” ujar Heru di salah satu hotel kawasan Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

Menurut dia, salah satu negara di ASEAN telah melakukan hal itu untuk mengatasi polusi. Kendati demikian, Pemprov DKI akan membahas kembali terkait penyemprotan jalan di Jakarta.

“Ya dikritik kan karena ada PM 10 terpecah jadi PM 2.5. Saya tahu itu, tapi di salah satu kota di ASEAN melakukan itu (penyemprotan) dan memang beda situasi mungkin ya. Tapi mereka melakukan itu,” kata Heru.

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu mengatakan, rapat bersama Presiden RI Joko Widodo soal dan beberapa kementerian soal penanganan polusi akan dilakukan pada Senin, sore.

“Hari ini saya rapat, di Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) lalu dengan bapak Presiden. Ya nanti itu saya sampaikan, saya minta syarat, kalau itu enggak boleh, ya kita hentikan,” kata Heru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.