Audit 7 Dana Pensiun BUMN Bakal Rampung Awal 2024

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang melakukan audit terhadap 7 dana pensiun (dapen) perusahaan pelat merah. Audit dana pensiun BUMN bermasalah ini pun ditargetkan rampung pada awal 2024.

Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Hattari mengatakan, proses audit membutuhkan waktu yang tidak singkat, setidaknya perlu sekitar 3 bulan. Itu artinya audit 7 dana pensiun BUMN bakal rampung pada awal 2024 mendatang.

“Pendalaman (audit dapen BUMN) kayak waktu itu kalau enggak salah kan biasanya (butuh) tiga bulan itu,” ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Audit 7 dapen BUMN ini merupakan audit tahap kedua yang dilakukan pada dapen yang bermasalah, setelah sebelumnya sudah dilakukan audit pada 4 dapen BUMN.

Audit dilakukan secara bertahap mulai dari internal oleh Kementerian BUMN, yang kemudian akan diserahkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk audit lanjutan. Nantinya hasil audit akan dilaporkan ke Kejaksaaan Agung.

“Jadi sekarang lagi proses, lagi didalami, sesuai yang Pak Menteri (Erick Thohir) bilang ada 7 dapen,” kata Rabin.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya tengah mengumpulkan data awal dari 7 BUMN yang diaudit pada tahap dua ini. Ia menyebut, ada indikasi fraud pada 7 BUMN tersebut.

Menurutnya, tranformasi perlu dilakukan dengan perbaikan sistem dalam pengelolaan dapen BUMN. Kendati begitu, perbaikan sistem ini tetap perlu dibarengi dengan penegakan hukum.

“Kami terus melakukan upaya bersih-bersih BUMN. Salah satu fokus kami saat ini adalah memperbaiki pengelolaan dana pensiun. Bersama Kejaksaan Agung dan BPKP akan kami bongkar korupsi dana pensiun BUMN hingga tuntas,” tulis Erick dikutip dari akun Instagram @erickthohir, Sabtu (7/10/2023).

Adapun Kementerian BUMN sudah melaporkan 4 dapen BUMN ke Keagung dari hasil audit tahap pertama.

Keempat dapen BUMN tersebut yakni PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I, PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food.

Hasil audit BPKP menunjukkan ada penempatan investasi yang tidak tepat oleh 4 dapen BUMN tersebut dan telah menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 300 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.